Rapat Bidang Teknis Terkait dengan SPPT-TI

Gorontalo, Selasa 3 Januari 2023 di Ruang Lobby Serbaguna Pengadilan Tinggi Gorontalo dilaksanakan Rapat Bidang Teknis yang dihadiri oleh seluruh Hakim Tinggi dan pimpinan masing-masing bagian Pengadilan Tinggi Gorontalo ini bertujuan untuk mematangkan kesiapan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penerapan SPPT-TI.

SPPT-TI adalah sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara 4 lembaga penegak hukum (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Ditjen PAS Kemenkumham RI). Sistem ini dibentuk dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan maka dipandang perlu mengembangkan inovasi berupa Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI), keterpaduan sistem yang didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan efektif dan efisien.

Perkembangan SPPT-TI, Pada mulanya di tahun 2016 SPPT-TI hanya mengintegrasikan sistem database perkara pidana pada empat komponen instansi yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka pertukaran data proses penanganan perkara pidana, namun dalam perkembangannya pada tahun 2021, SPPT-TI berkembang dengan tambahan komponen instansi, diantaranya:

  1. Mahkamah Agung
  2. Kejaksaan
  3. Kepolisian
  4. Kemenkumham/Lembaga Pemasayarakatan
  5. KPK
  6. Kemenkopolhukam-RI
  7. Kemkominfo
  8. BSSN
  9. Kementrian PPN/Bapenas

Adapun Peranan Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Gorontalo yaitu :

1.  Kelengkapan dan Pengisian data perkara;

2.  Ketepatan Waktu Pembaruan Data;

3.  Keakurasian Pengisian data perkara;

4.  Sinkronisasi/penyamaan data dengan server Mahkamah Agung.

Perlu digarisbawahi bahwa SPPT-TI lahir, bukan untuk menggantikan sistem yang sudah ada dan berjalan di lingkungan MA seperti SIMARI, SIPP, Direktori Putusan, dan lainnya. Namun, SPPT-TI ini akan mengintegrasikan data- data yang ada di masing- masing K/L terkait, sehingga diperoleh data yang berkualitas, diharapkan pada akhirnya sistem ini dapat menjadi alat untuk melakukan perubahan penegakan hukum melalui peningkatan proses penanganan perkara dimulai dari proses di penyelidikan hingga pelaksanaan eksekusi untuk transparansi dan akuntabilitasnya.

Semoga dengan berkembangnya SPPT-TI dapat bermanfaat dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan.

Skip to content